DPR RI resmi mengesahkan UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dalam rapat paripurna. Regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi jutaan pekerja domestik di Indonesia.
DPR resmi mengesahkan UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (21/4/2026), menandai babak baru bagi nasib jutaan pekerja domestik di tanah air. Keputusan ini diambil setelah melalui proses pembahasan yang cukup intensif di tingkat legislatif.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, memimpin jalannya sidang tersebut.. Sebelum mengetuk palu pengesahan, ia meminta laporan dari Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPRT, Bob Hasan.. Setelah mendengar paparan singkat mengenai hasil pembahasan, Puan kemudian meminta persetujuan dari seluruh fraksi yang hadir di ruang rapat paripurna.
“Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan.. Suara serentak “Setuju” terdengar dari anggota dewan, yang segera diikuti oleh bunyi ketukan palu sebagai simbol bahwa aturan ini kini telah menjadi hukum formal di Indonesia.
Percepatan Proses Legislasi yang Signifikan
Proses pengesahan undang-undang ini tergolong sangat cepat.. Panja Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Kementerian Ketenagakerjaan hanya membutuhkan waktu satu hari untuk menyelesaikan pembahasan teknis.. Pemerintah tercatat menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) secara formal pada Senin (20/4/2026), yang kemudian langsung diproses untuk segera disahkan.
Kecepatan ini menunjukkan adanya urgensi tinggi dari pihak pemerintah maupun DPR untuk merespons kebutuhan mendesak di lapangan.. Selama bertahun-tahun, isu mengenai hak-hak pekerja rumah tangga sering kali terabaikan dalam diskursus hukum formal, mengingat sifat pekerjaannya yang privat dan kerap terisolasi di dalam rumah tangga pemberi kerja.
Implikasi Hukum dan Perlindungan Tenaga Kerja
Kehadiran regulasi ini menjadi jawaban atas tuntutan panjang para aktivis dan organisasi pekerja domestik.. Selama ini, ketimpangan relasi kuasa antara majikan dan pekerja seringkali memicu kasus eksploitasi, kekerasan, maupun ketidakadilan upah yang sulit diselesaikan karena ketiadaan payung hukum yang spesifik.. Dengan disahkannya undang-undang ini, negara kini memiliki instrumen hukum yang jelas untuk memantau, mengatur, dan memberikan sanksi tegas jika terjadi pelanggaran hak-hak pekerja.
Lebih dari sekadar dokumen administratif, UU ini diharapkan dapat mengubah paradigma masyarakat dalam memandang pekerja rumah tangga sebagai profesi yang bermartabat.. Kita mungkin akan melihat perubahan besar pada tata kelola perekrutan, perlindungan jam kerja, hingga jaminan sosial yang sebelumnya sulit diakses oleh pekerja domestik.. Langkah ini menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih progresif dalam standar perlindungan hak asasi manusia di sektor ketenagakerjaan informal.
Ke depan, tantangan sesungguhnya terletak pada sosialisasi dan implementasi di tingkat rumah tangga.. Mengubah kebiasaan lama di lingkungan domestik tentu tidak semudah mengetuk palu di ruang sidang.. Namun, dengan adanya undang-undang ini, para pekerja kini memiliki posisi tawar yang lebih kuat untuk menuntut haknya, sekaligus menjadi pengingat bagi para pemberi kerja akan kewajiban moral dan legal yang harus dipenuhi.