Mahasiswa Jatim mewaspadai infiltrasi asing melalui LSM yang berpotensi memecah belah bangsa. Mereka mendesak pemerintah untuk lebih ketat mengawasi pendanaan asing.
Aksi turun ke jalan kembali dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah Jawa Timur di depan Mapolda dan Kejaksaan Tinggi Jatim, Surabaya, baru-baru ini.. Mereka secara khusus menyoroti ancaman kedaulatan yang muncul dari infiltrasi pengaruh asing melalui berbagai jalur nonformal, terutama lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Koordinator aksi, Figo, menegaskan bahwa ancaman terhadap stabilitas negara saat ini telah bergeser dari bentuk konvensional menjadi pola-pola yang jauh lebih halus.. Menurutnya, pengaruh asing kini sering menyusup melalui pembentukan opini publik, pendanaan gerakan sosial, hingga intervensi pada wacana kebijakan strategis yang seharusnya menjadi domain kedaulatan bangsa.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai bahwa tantangan terbesar saat ini adalah minimnya transparansi terkait arus pendanaan lintas negara yang masuk ke organisasi non-pemerintah.. Ketika aliran dana tersebut tidak diawasi dengan ketat, ruang-ruang sipil berpotensi menjadi kendaraan bagi kepentingan asing untuk memicu polarisasi di tengah masyarakat.. Hal ini tentu menjadi alarm bagi semua pihak untuk lebih kritis dan tidak mudah menelan informasi atau narasi yang didorong oleh kelompok-kelompok yang tidak jelas sumber pendanaannya.
Pergeseran Pola Ancaman di Ruang Sipil
Kekhawatiran yang disampaikan mahasiswa ini bukan tanpa alasan, mengingat era digital memudahkan penyebaran narasi untuk membelah opini masyarakat.. Pengaruh asing tidak lagi datang lewat kekuatan militer, melainkan melalui “soft power” yang menyasar kesadaran kolektif publik.. Ketika sebuah LSM atau organisasi masyarakat dibiayai oleh kepentingan luar negeri, ada risiko bahwa agenda yang dibawa justru berbenturan dengan nilai-nilai nasionalisme atau kepentingan ekonomi domestik.
Secara sosiologis, ketergantungan organisasi sipil pada dana asing dapat menciptakan loyalitas ganda yang berbahaya bagi integritas negara.. Jika tren ini dibiarkan tanpa pengawasan yang memadai, bukan tidak mungkin ketahanan nasional akan tergerogoti dari dalam.. Mahasiswa di sini berperan sebagai kelompok yang mencoba menyadarkan publik bahwa menjaga kedaulatan bukan hanya soal batas wilayah, tetapi juga menjaga ideologi dan arah gerakan sosial bangsa dari campur tangan pihak luar.
Perlunya Mitigasi dari Pemerintah
Menghadapi fenomena ini, mahasiswa mendesak negara untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah mitigasi yang konkret.. Aparat penegak hukum serta kementerian terkait perlu menciptakan regulasi yang lebih transparan mengenai aliran dana asing ke organisasi di Indonesia.. Transparansi bukan berarti mengekang kebebasan berekspresi, melainkan memastikan bahwa setiap gerakan yang terjadi di ruang publik adalah murni aspirasi anak bangsa, bukan pesanan asing yang bisa merugikan stabilitas nasional.
Langkah tegas dari pemerintah sangat krusial untuk mencegah terjadinya polarisasi yang berkepanjangan akibat pengaruh luar.. Tanpa pengawasan yang ketat dan sistematis, risiko terjadinya perpecahan sosial akan terus membayangi.. Pada akhirnya, kesadaran publik yang kritis harus dibarengi dengan tindakan nyata dari pemangku kebijakan agar kedaulatan Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.