AISI menyambut rencana pengembalian insentif motor listrik dan menunggu keputusan resmi pemerintah agar informasi bisa disampaikan jelas.
Janji insentif motor listrik kembali mengemuka, dan AISI memilih sikap menunggu keputusan resminya terlebih dulu.
Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menyatakan menyambut baik rencana pemerintah mengembalikan insentif motor listrik (EV) yang sebelumnya sempat dihapus pada awal 2026.. Sekretaris Jenderal AISI, Hari Budianto, mengatakan pihaknya masih berada pada tahap menunggu keputusan resmi pemerintah agar penjelasan kepada masyarakat dapat dilakukan secara terperinci.
Dalam keterangan yang disampaikan, Hari menuturkan bahwa pembahasan masih berlangsung dengan pihak-pihak terkait. Karena itu, AISI belum bisa merinci skema seperti apa yang akan diterapkan. Menurutnya, informasi sebaiknya mengikuti publikasi resmi dari Kementerian Perindustrian.
Kejelasan regulasi soal subsidi biasanya akan sangat menentukan minat pembeli, terutama ketika masyarakat sudah menyiapkan rencana belanja kendaraan.
Hari menegaskan AISI mendukung arah kebijakan pemerintah yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam memperoleh sepeda motor. Dukungan itu, lanjutnya, mencakup berbagai skema kebijakan yang diambil pemerintah, termasuk program subsidi untuk kendaraan listrik.
Bagi AISI, sepeda motor memiliki peran yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Kendaraan roda dua disebut bukan hanya alat transportasi, tetapi juga penopang mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam pandangan Hari, sepeda motor menjadi bagian dari kebutuhan harian yang berhubungan dengan penghasilan dan pergerakan ekonomi. Ia menyebut kendaraan roda dua sebagai “tulang punggung” mobilitas ekonomi masyarakat.
Kesinambungan program insentif penting untuk menjaga arah transisi kendaraan, terutama agar industri dan konsumen memiliki kepastian.
Saat ini, fokus AISI tetap pada menunggu informasi yang dipublikasikan secara resmi. Dengan begitu, masyarakat bisa memahami kebijakan yang berlaku dan mempersiapkan pilihan kendaraan mereka berdasarkan aturan yang benar-benar telah ditetapkan.
Akhirnya, di tengah kabar kelanjutan insentif, proses publikasi keputusan pemerintah menjadi penentu agar ekspektasi tidak meleset dan langkah pembelian bisa lebih terukur.